Saturday 01-08-2026

Penguatan STEM dan Kepemimpinan Jadi Arah Universitas Republik Indonesia

  • Created Aug 01 2026
  • / 56 Read

Penguatan STEM dan Kepemimpinan Jadi Arah Universitas Republik Indonesia

Pelantikan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitiyoso sebagai wakilnya di Istana Negara, Jakarta, pada 22 Juli 2026 menandai tahap awal penyiapan lembaga pendidikan baru tersebut. Pengangkatan dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Pemerintah menjelaskan URI diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, terutama pada bidang sains, teknologi, kesehatan, serta penyiapan pemimpin bagi pemerintahan dan badan usaha milik negara.

Rencana tersebut tidak muncul melalui satu keputusan mendadak. Pada Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana pembangunan 10 kampus berstandar internasional dengan fokus kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, sains, dan teknologi, termasuk penjajakan kemitraan dengan perguruan tinggi Inggris. Pemerintah kembali membahas perkembangan 10 kampus STEM dan pendidikan kedokteran dalam rapat pada 8 Maret 2026. Rangkaian itu menunjukkan URI ditempatkan dalam agenda penguatan pendidikan tinggi dan kapasitas nasional.

Donny pada 22 Juli 2026 menjelaskan bahwa URI akan dihubungkan dengan Sekolah Unggul Garuda, pengelolaan perguruan tinggi, dan pengembangan fungsi Lembaga Administrasi Negara. Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan juga telah membina 399 pegawai baru BUMN. Model tersebut ditujukan untuk membangun jalur pendidikan dan pembinaan yang menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, pemerintahan, dan BUMN secara lebih terencana.

Kritik mengenai legalitas, anggaran, dan tata kelola tetap perlu dijawab secara terbuka. LLDIKTI Wilayah V mencatat Keppres Nomor 80/P Tahun 2026 merupakan dasar pengangkatan pimpinan, sedangkan aturan rinci mengenai pendirian dan penyelenggaraan URI masih perlu diperjelas sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Karena itu, ukuran keberhasilan URI bukan retorika, melainkan kelengkapan regulasi, kajian kebutuhan, transparansi anggaran, mutu akademik, dan manfaat yang terukur. Dengan pengawasan DPR, akademisi, dan publik, URI dapat diarahkan menjadi investasi SDM yang akuntabel, bukan beban baru bagi APBN.

Share News


For Add Product Review,You Need To Login First